1. UUD Negara RI 1945 2. Perubahan I UUD Negara RI 1945 3. Perubahan II UUD Negara RI 1945 4. Perubahan III UUD Negara RI 1945 5. Perubahan IV UUD Negara RI 1945 6. UUD Negara RI 1945 Dalam Satu Naskah.
. UU no. 2 th.1986 & perubahannya UU no. 49 th.2009 tentang PERADILAN UMUM. . UU no. 5 th.1986 & perubahannya UU no. 51 th. 2009 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA. . UU RI no. 50 th.2009 tentang PERADILAN AGAMA. . UU RI no. 31 th.1997 tentang PERADILAN MILITER.
BAGIAN 1 DIMANA HATIMU, KORUPTOR?! (13-18) BAGIAN 2 MEMILIH menjadi KORUPTOR (19-209): .Adrian Kiki Ariawan .Ahmad Fathanah . Angelina Sondakh .Budi Mulya . David Nusa Wijaya . Eko Edi Putranto . Gayus Tambunan . Hendra Rahardja . Lesmana Basuki . Muhammad Nazaruddin . Samadikun Hartono, Agus Anwar, Akil Mochtar, Anas Urbaningrum, Andi Alfian Mallarangeng, Aulia Pohan, Chairun Nisa, Dhana …
Ketentuan umum, Asas penyelenggara pemilu, Komisi pemilihan umum, Pengawas pemilu, DKKP, Keuangan, Peraturan dan keputusan penyelenggaraan pemilu, Ketentuan lain-lain, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup, dan disertai penjelasan atas UU RI No.15 th. 2011.
Bab I Pendahuluan Bab II Masalah Guru dalam Pengajaran & Pengembangan Kurikulum Bab III Kompetensi Profesional Guru Bab IV Kriteria Kurikulum Pendidikan Guru Bab V Konsep PBTE & Desain Instruksional Bab VI Isi Program Pendidikan Guru Bab VII Strategi Instruksional Bab VIII Micro Teaching dalam Program Pendidikan Guru Bab IX Evaluasi Pendidikan Guru
Bab I Pendahuluan 1 Bab II Psikologi sebagai Landasan Psikologi Pembelajaran 5 Bab III Pengertian Pembelajaran dalam Psikologi Pembelajaran 21 Bab IV Konsep Dasar Psikologi Pembelajaran 63 Bab V Teori-Teori Belajar sebagai Landasan Psikologi Pembelajaran 75 Bab VI Aspek-Aspek Psikologi dalam Pembelajaran 133 Bab VII Perilaku Siswa d…
SINERGI SENI TRADISI DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN PUBLIK MENGUBAH SENI TRADISI DAN PERTUNJUKKAN YANG KOMUNIKATIF UNTUK PERCERDASAN RAKYAT MENGEMAS SENI TRADISI SUMATERA UNTUK MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL MENGEMAS SENI TRADISI NUSA TENGGARA UNTUK MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL
Keterbatasan tersedianya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan hidup yang semakin membumbung tinggi menjadi pemicu utama orang memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tak terkecuali bagi kaum perempuan yan gmenyandang status sebagai "istri". Mereka berangkat ke luar negeri dengan status sebagai buruh migran. Secara ekonomis, kepergian Buruh Migran …
Demokrasi Ekonomi, dikembangkan Sistem Ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. 1. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) 2. Penjelasan atas UU RI Nomor 19 Tahun 2008 3. Perbankan Syariah 4. Penjelasan atas UU RI Nomor 21 Tahun 2008 5. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip S…
Korporasi merupakan subjek hukum yang lahir sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihidupkan oleh manusia dengan otorisasi Negara. Oleh karena itu , tata cara serta diakuinya korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam undang-undang suatu Negara. Kewajiban-kewajiban dalam suatu perseroan terbatas, khususnya pada kewajiban direksi, mulai dari pembentukannya, pemberitahuan kepada menteri…
Hukum Perikatan merupakan sub bagian hukum perdata yang pengaturannya ada dalam Buku III KUH Perdata, dimana untuk adanya hubungan hukum dapat berasal dari suatu perjanjian dapat pula karena ketentuan undang-undang. Pemahaman dan kajian tentang hukum perikatan sangat penting karena dalam kehidupan masyarakat baik disadari maupun tidak akan selalu berhubungan dengan ketentuan yang ada dala…
Acara Peradilan Anak, Petugas Kemasyarakatan, Pidana dan Tindakan, Pelayanan, Perawatan Pendidikan, serta Pembinaan dan Pembinaan Klien Anak. Anak Korban dan Anak Saksi, Peran serta Masyarakat, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, dan disertai Penjelasan atas UU RI No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana…