Kegagalan keputusan kebijakan dalam menyelesaikan persoalan publik secara substantif sangat berkorelasi dengan hasil proses tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sejumlah aktor yang dapat terlihat dalam putusan di setiap tahapan dan proses kebijakan publik. Hal ini penting mengingat kebijakan seharusnya dapat menyelesaikan persoalan publik secara cerdas, bijaksana dan memberikan harapan bag…
Warganegara yang baik adalah warganegara yang mau dan mampu terlibat dalam kehidupan bernegara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penuh kesadaran. Keterlibatan tersebut bukan semata-mata pada saat menentukan atau memilih kepala negara, kepala daerah, dan wakil-wakil yang duduk dalam pemerintahan, tetapi juga dalam proses penyelenggaraan negara terutama menyangkut kebijakan-kebija…
Ilmu Ekonomi muncul pada 1776 dipimpin oleh Adam Smith (Mazhab Klasik/Liberal), yang mengumandangkan Laissesz Faire (perdagangan bebas), pemerintah jangan campur tangan dalam perekonomian, serahkan kepada mekanisme pasar. Perkembangan Ilmu Ekonomi sangat pesat sehingga bermunculanlah cabang ilmunya. Sekitar tahun 1935 muncul Ilmu Public Choice (Pilihan Publik), diikuti oleh Ekonomi Publik dan K…
Gelorakan "Semangat Bandung" 2 Teknologi Bergeliat, Ekonomi Bergerak 16 Enam Paket Kebijakan Ekonomi 28 Tak Ada yang Tak Mungkin 50
Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pelemahan rupiah menjadi tema utama yang diangkat dalam kumpulan infografis 2015. Fokusnya pada kebijakan ekonomi 2015 dan pengembangan e-commerce juga e-budgeting. Peringatan 60 tahun KAA (Konferensi Asia Afrika). Diharapkan seri buku infografis ini bisa mendukung pelaksanaan 'Government Public Relation (GPR) yang pada akhirnya bisa m…
BUKU I : I Pendahuluan, 3-12 II Latar Belakang Perlunya Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila, 13-20 III Proses Terjadinya Ketetapan MPR No. II/MPR/1978, 21-26 IV Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila, 27-39 V Pola Pelaksanaan P4, 40-49 VI Penutup, 50-52. BUKU II : I Pendahuluan, 53-58 II Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, 59-66 III Batang Tubuh UUD 1945, …
Garis besar isi perkuliahan Pancasila; Pengertian dasar Pancasila; Penyadaran nilai-nilai dasar Pancasila secara Integratif; Pembukaan UUD 1945; Indonesia negara Hukum. Cinta negara sebagian dari Iman.
Sejarah 70 tahun Golkar. David Reeve menelusuri masa-masa paling awal Golkar yang sangat jarang dibahas. Reeve mencari asal-usul Golkar pada gagasan integralistik kolektivis buah pemikiran Sukarno, Soepomo dan Ki Hadjar Dewantara periode 1940-an 1950-an yang menjadi sumber ilham dan pembentuk organisasi-organisasi golongan. Tetapi, kemunculan Golkar masih harus menunggu sampai sistem partai did…
Gambaran lengkap tentang bongkar pasang konstruksi politik Indonesia mulai dari Soekarno hingga Soesilo Bambang Yudhoyono, yang diurai oleh putera Indonesia yang terlibat langsung dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang, perdebatan lintas fraksi, dan aktif di berbagai forum internasional yang tidak hanya menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia, melainkan juga kepentingan dan agenda pemerintah…
Konsep Zionis Suatu Hari akan Mengguncang seluruh Planet dan Menyebabkan Kematian Miliaran Penghuninya Satu kelompok saja yang bertanggung jawab atas hampir semua perang dan pertumpahan darah di muka bumi. Kelompok jahat ini berjumlah kecil, bagaikan seekor gurita yang mematikan, tentakel-tentakelnya terulur untuk mencengkeram dan mencekik banyak korban tak be…
Bab I Pemilu di Indonesia 1 Bab II Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemilu 2009 Bab III Peranan Pengawas Pemilu pada Pemilu 2009 119 Bab IV Pemilu & Pengawasan Pemilu tahun 2009 177 Bab V Membangun Pengawasan Berbasis Kemasyarakatan 219 Bab VI Restorasi Penyelenggaraan Pemilu: Preposisi Awal 297
Retorika Politik Gus Dur dalam proses demokrasi di Indonesia. Abstrak pada halaman iii-iv Bab 1 Pendahuluan Bab 2 Dramatistic Pentad Kenneth Burke: Sebuah Penghampiran Teoritis Bab 3 Gus Dur: Sang Komunikator Politik Sejati Bab 4 Agama, Pesantren, dan Demokrasi: Gagasan-Gagasan Gus Dur di Era 70-an Bab 5 Demokrasi dan HAM: Gagasan-Gagasan Gus Dur di Era 1980-an …
Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia tentang masyarakat yang baik dan diidealkan. Pancasila dialamatkan kepada masyarakat, tetapi yang lebih utama ditujukan kepada penyelenggara Negara. Saat ini nilai Pancasila sudah terpinggirkan. Banyak konflik serta kekerasan mudah terjadi yang dipicu oleh perbedaan etnis dan agama, menguatnya radikalisme dan terorisme. Negara kit…
BERAWAL DARI MEMBACA (halaman 1-22) MEREKA (17 Tokoh dunia) yang BESAR karena MEMBACA (halaman 23-274). Buku ini berupaya mengajak berbagai kalangan untuk sama-sama membangun fondasi kemajuan bangsa yang kokoh dengan menampilkan fakta sejarah berupa orang-orang besar.
1. Ancaman yang paling mungkin terhadap Indonesia akan merupakan gangguan keamanan-ketertiban, infiltrasi, baik yang ditimbulkan oleh unsur-unsur dalam negeri maupun oleh unsur- unsur luar negeri atau gabungan dan kerja sama antara kedua unsur tersebut. Ancaman maksimal akan berupa perang terbatas dengan ciri-ciri 'perang pembebasan nasional'. 2. Pengalaman sejarah perj…
Bab I Ilmu Pendidikan & Ilmu Pengetahuan Bab II Pendidikan Bab III Faktor-Faktor Pendidikan Bab IV Pelaksanaan Pendidikan
1. Dari Penerbit 7 2. Pendahuluan 9 3. Imperialisme & Kapitalisme 14 4. Imperialisme di Indonesia 31 5. Pergerakan di Indonesia 65 6. Partai Nasional Indonesia 74 7. Pelanggaran Pasal-Pasal 169 & 153 bis adalah mochal, 151
Kumpulan karangan ini berasal dari tangan seorang sarjana ilmu politik senior dari Universitas Indonesia. Prof. Miriam Budiardjo lulusan Georgetown University, Washington DC Amerika Serikat. Beberapa pengamatan mengenai masa Demokrasi Parlementer dituang dalam suatu tulisan mengenai DPR Sementara dalam periode 1950-1956. Gambaran ini patut dibaca sebagai bahan pembanding dengan masa kini. …
Uraian masalah-masalah yang mendasar dalam ilmu bela negara, khususnya negara Indonesia, seperti: wawasan nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional, politik strategi hankamnas, sistem hankamrata. Bagian I Wawasan Nusantara Bagian II Ketahanan Nasional Bagian III Politik Strategi Nasional Bagian IV Politik Strategi Hankamnas Bagian V Sistem Hankamrata Kesimpulan
I Pendahuluan II Sejarah Perkembangan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai '45 III Rumusan Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai '45 IV Metode Pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai '45 V Pola Pelaksanaan Pedoman umum Pelestarian Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai '45 VI Penutup Pandangan Menyeluruh Pedoman Umum Pelestrian Jiwa, Semangat, dan Nilai-Nilai '45 Susunan Pengurus, iii