SINERGI SENI TRADISI DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN PUBLIK MENGUBAH SENI TRADISI DAN PERTUNJUKKAN YANG KOMUNIKATIF UNTUK PERCERDASAN RAKYAT MENGEMAS SENI TRADISI SUMATERA UNTUK MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL MENGEMAS SENI TRADISI NUSA TENGGARA UNTUK MEDIA KOMUNIKASI SOSIAL
Keterbatasan tersedianya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan hidup yang semakin membumbung tinggi menjadi pemicu utama orang memilih untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tak terkecuali bagi kaum perempuan yan gmenyandang status sebagai "istri". Mereka berangkat ke luar negeri dengan status sebagai buruh migran. Secara ekonomis, kepergian Buruh Migran …
Demokrasi Ekonomi, dikembangkan Sistem Ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. 1. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) 2. Penjelasan atas UU RI Nomor 19 Tahun 2008 3. Perbankan Syariah 4. Penjelasan atas UU RI Nomor 21 Tahun 2008 5. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip S…
Korporasi merupakan subjek hukum yang lahir sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihidupkan oleh manusia dengan otorisasi Negara. Oleh karena itu , tata cara serta diakuinya korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam undang-undang suatu Negara. Kewajiban-kewajiban dalam suatu perseroan terbatas, khususnya pada kewajiban direksi, mulai dari pembentukannya, pemberitahuan kepada menteri…
Hukum Perikatan merupakan sub bagian hukum perdata yang pengaturannya ada dalam Buku III KUH Perdata, dimana untuk adanya hubungan hukum dapat berasal dari suatu perjanjian dapat pula karena ketentuan undang-undang. Pemahaman dan kajian tentang hukum perikatan sangat penting karena dalam kehidupan masyarakat baik disadari maupun tidak akan selalu berhubungan dengan ketentuan yang ada dala…
Acara Peradilan Anak, Petugas Kemasyarakatan, Pidana dan Tindakan, Pelayanan, Perawatan Pendidikan, serta Pembinaan dan Pembinaan Klien Anak. Anak Korban dan Anak Saksi, Peran serta Masyarakat, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, dan disertai Penjelasan atas UU RI No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana…
KUHAP (Kitab UU Hukum Acara Pidana)-UU RI No.8/1981) Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 27/1983. Perubahan atas PP RI No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 58/2010. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : 1. Aturan Umum 2. Kejahatan 3. Pelanggaran
Politik tak lepas dari hukum. Karena itu kita memerlukan perangkat pemahaman hukum secara detail. Dan sebaik-baiknya pemahaman hukum adalah memahami secara lengkap isi dari undang-undang yang sedang berlaku.
Makin banyaknya pengguna jalan raya, lalu lintas menjadi tidak lancar. Kita memerlukan rekayasa lalu lintas agar perjalanan menjadi lancar kembali. Bidang kajian rekayasa lalu lintas mempelajari metode perancangan ruang lalu lintas jalan raya yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan yang efisien dari sudut pandang pembiayaan dan penggunaan jalan. Bidang ini banyak terkait dengan bidang ka…
Pembajakan udara - tidak hanya di Indonesia - dengan pengertian dasar, fakta-fakta, perkembangan, dan berbagai motif pembajakan yang disajikan secara terperinci. Kebijakan Baru Transportasi udara berdasarkan UU RI No.1 Th.2009 "Penerbangan dengan menguraikan konsep kebijakan transportasi udara (air policy concept), kebijakan transportasi udara nasional yang berkenaan dengan modal (capital) peru…
Sudut pandang kritis atas kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan UU no.3 th.2006 sebagaimana telah diubah dengan UU no.50 th.2009 tentang Perubahan Kedua atas UU no.7 th.1989 tentang Peradilan Agama yang sempat menjadi kasus perdebatan hangat di kalangan para akademisi, pakar hukum, pakar ekonomi, praktisi bisnis dan masyarakat pada umumnya…
Bab I Pendahuluan 3 Bab II Sejarah & Pengertian Monopoli serta Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat 21 Bab III Hipotesis Kajian UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat 97 Bab IV Beberapa Putusan KPPU serta Kasus-Kasus Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia 205 Bab V Penu…
Bab I Partai Politik dan Demokratisasi 3-50 Bab II Institusionalisasi Politik 51-111 Bab III Pemilu 2009 113-159 Bab IV Nasionalisme Kebangsaan 161-188 Hans J Morgenthau mengistilahkan esensi politik dengan the struggle for power, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Determinasi institusional partai dan person kerapkali berwawasan pragmatisme yang kental. Dalam terma i…
Buku ini terjemahan dari karya Hans Kelsen edisi English "Introduction to the Problems of Legal Theory". Dalam buku ini Kelsen mengembangkan teori hukum murni. Sebuah teori hukum yang dimurnikan dari semua ideologi politik dan semua elemen ilmu alam. Boleh dikatakan, sebuah teori yang menyadari otonomi objek penyelidikannya dan dengan demikian menyadari karakternya yang unik. Pendahuluan 1…
Ditinjau dari perkembangan sistem hukumnya, Negara Romawi merupakan negara terhebat dalam sejarah hukum, bahkan lebih hebat dari negara-negara modern saat ini. Bila kita berbicara objektif, sistem hukum yang dibuat oleh bangsa Romawi jauh lebih hebat dibandingkan dengan sistem hukum yang dibuat oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Buku ini memuat Pengertian dan Fungsi sejarah hukum, Sist…
Overseas investors, academics and Islamic bankers need a lot of information about the Indonesian Islamic banking industry. Especially, they want to know about risk management, industrial operations, banking performance, depositors’ characteristics, Islamic monetary operations, etc. This book is published to accommodate such need. It is a compendium of the author’s high quality research pap…