Hukum Ketenagakerjaan

Buku Hukum Ketenagakerjaan merupakan buku yang berisi bahasan tentang hal ikwal yang berkenaan dengan hubungan kerja dalam segala aspeknya baik dari aspek hukum keperdatan maupun dari aspek hukum publik. Buku ini berisi kajian mengenai ketenagakerjaan dengan segala ruang lingkupnya meliputi kajian teori, regulasi maupun implementasi sebagai sarana memberikan perlindungan hukum dalam kontek hubu…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Peradilan Indonesia edis…

. UU no. 2 th.1986 & perubahannya UU no. 49 th.2009 tentang PERADILAN UMUM. . UU no. 5 th.1986 & perubahannya UU no. 51 th. 2009 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA. . UU RI no. 50 th.2009 tentang PERADILAN AGAMA. . UU RI no. 31 th.1997 tentang PERADILAN MILITER.

Kitab Undang-Undang Ekonomi Syariah

Demokrasi Ekonomi, dikembangkan Sistem Ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah. 1. Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara) 2. Penjelasan atas UU RI Nomor 19 Tahun 2008 3. Perbankan Syariah 4. Penjelasan atas UU RI Nomor 21 Tahun 2008 5. Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip S…

Hukum Perseroan Terbatas

Korporasi merupakan subjek hukum yang lahir sebagai pengemban hak dan kewajiban yang dihidupkan oleh manusia dengan otorisasi Negara. Oleh karena itu , tata cara serta diakuinya korporasi sebagai subjek hukum diatur dalam undang-undang suatu Negara. Kewajiban-kewajiban dalam suatu perseroan terbatas, khususnya pada kewajiban direksi, mulai dari pembentukannya, pemberitahuan kepada menteri…

Hukum Perikatan berdasar Buku III KUH Perdata

Hukum Perikatan merupakan sub bagian hukum perdata yang pengaturannya ada dalam Buku III KUH Perdata, dimana untuk adanya hubungan hukum dapat berasal dari suatu perjanjian dapat pula karena ketentuan undang-undang. Pemahaman dan kajian tentang hukum perikatan sangat penting karena dalam kehidupan masyarakat baik disadari maupun tidak akan selalu berhubungan dengan ketentuan yang ada dala…

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Acara Peradilan Anak, Petugas Kemasyarakatan, Pidana dan Tindakan, Pelayanan, Perawatan Pendidikan, serta Pembinaan dan Pembinaan Klien Anak. Anak Korban dan Anak Saksi, Peran serta Masyarakat, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, dan disertai Penjelasan atas UU RI No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana…

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hu…

KUHAP (Kitab UU Hukum Acara Pidana)-UU RI No.8/1981) Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 27/1983. Perubahan atas PP RI No.27/1983 tentang Pelaksanaan KUHAP - PP RI No. 58/2010. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) : 1. Aturan Umum 2. Kejahatan 3. Pelanggaran

Undang-Undang RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Politik tak lepas dari hukum. Karena itu kita memerlukan perangkat pemahaman hukum secara detail. Dan sebaik-baiknya pemahaman hukum adalah memahami secara lengkap isi dari undang-undang yang sedang berlaku.

Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Sudut pandang kritis atas kompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah sebagaimana diamanatkan UU no.3 th.2006 sebagaimana telah diubah dengan UU no.50 th.2009 tentang Perubahan Kedua atas UU no.7 th.1989 tentang Peradilan Agama yang sempat menjadi kasus perdebatan hangat di kalangan para akademisi, pakar hukum, pakar ekonomi, praktisi bisnis dan masyarakat pada umumnya…

Hukum Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia

Bab I Pendahuluan 3 Bab II Sejarah & Pengertian Monopoli serta Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat 21 Bab III Hipotesis Kajian UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat 97 Bab IV Beberapa Putusan KPPU serta Kasus-Kasus Praktik Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia 205 Bab V Penu…

Anti Partai

Bab I Partai Politik dan Demokratisasi 3-50 Bab II Institusionalisasi Politik 51-111 Bab III Pemilu 2009 113-159 Bab IV Nasionalisme Kebangsaan 161-188 Hans J Morgenthau mengistilahkan esensi politik dengan the struggle for power, perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan. Determinasi institusional partai dan person kerapkali berwawasan pragmatisme yang kental. Dalam terma i…

Pengantar Teori Hukum

Buku ini terjemahan dari karya Hans Kelsen edisi English "Introduction to the Problems of Legal Theory". Dalam buku ini Kelsen mengembangkan teori hukum murni. Sebuah teori hukum yang dimurnikan dari semua ideologi politik dan semua elemen ilmu alam. Boleh dikatakan, sebuah teori yang menyadari otonomi objek penyelidikannya dan dengan demikian menyadari karakternya yang unik. Pendahuluan 1…

Sejarah Hukum

Ditinjau dari perkembangan sistem hukumnya, Negara Romawi merupakan negara terhebat dalam sejarah hukum, bahkan lebih hebat dari negara-negara modern saat ini. Bila kita berbicara objektif, sistem hukum yang dibuat oleh bangsa Romawi jauh lebih hebat dibandingkan dengan sistem hukum yang dibuat oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Buku ini memuat Pengertian dan Fungsi sejarah hukum, Sist…

Kitab Undang-Undang HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Secara umum Hak HaKI meliputi 2 kategori, yaitu: 1. Hak Cipta 2. Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari: . Paten . Merk . Desain Industri . Rahasia Dagang . Perlindungan varietas tanaman . Desain tata letak sirkuit terpadu Dilengkapi dengan: Petunjuk pelaksanaan, Tata cara permohonan pendaftaran, dan pengajuan banding.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Peran hukum dalam suatu negara modern saat ini sangatlah berkembang dengan pesat. Salah satu cabang hukum yang terus mengalami perkembangan adalah Hukum Tata Usaha Negara. Dalam suatu negara hukum tidaklah mungkin dapat mengesampingkan Hukum Tata Usaha Negara, sehingga diperlukan hadirnya suatu Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak bergulirnya era reformasi, maka tuntutan untuk menciptakan s…

Memahami Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dari Sudut Historis, Filoso…

MENJELASKAN : Ada pendapat bahwa Pembukaan UUD’45 tidak jelas bila dilihat dari segi konsepsi, sistem, dan pengertiannya. Sebagai contoh mereka sebut bentuk NKRI dikatakan tidak benar-benar sebagai Negara Kesatuan. Sistem Presidensil atau sistem Parlementer dikatakan juga tidak jelas, demokrasi kok dilaksanakan dengan musyawarah/perwakilan, tidak secara langsung atau tidak berdasar ‘one p…

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Hak-hak Atas Kekayaan Intelek…

Edisi

1

ISBN/ISSN

9795382527

Deskripsi Fisik

xxii, 386 hal.: ilus.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.04 MAN h

Kamus Hukum Ekonomi

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-450-610-3

Deskripsi Fisik

200 hal. : ilus. ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07003 SRI k

The Legal and Regulatory Environment of Business

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-0-07-337766-7

Deskripsi Fisik

xliv, 736 hal. : ilus. ; 26 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.7307 REE l

KUHP DAN KUHAP

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-9795181415

Deskripsi Fisik

xii, 435 hal. : 20.5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 HAM k